Sabtu, 23 Agustus 2014

Tugas berat menanti Jokowi

Analis politik Tobias Basuki gemar menceritakan sebuah kisah tentang presiden terpilih Joko Widodo yang mungkin sudah usang tapi menunjukkan mengapa begitu banyak orang memiliki harapan tinggi untuk presiden Indonesia berikutnya ini.
Beberapa tahun yang lalu, Jokowi, demikian presiden terpilih itu biasa disapa, dinobatkan sebagai satu dari 10 politisi terbaik di Indonesia menurut majalah Tempo. Saat itu adalah walikota Solo, Jawa Tengah.
Seperti dikatakan oleh Tobias, Jokowi tampak seperti orang biasa, bahkan seperti seorang sopir. "Anda siapa?" tanya wartawan itu.Jokowi diundang ke kantor Tempo untuk diwawancarai dan seorang wartawan melihatnya duduk di lobi seorang diri tanpa rombongan yang biasanya menemani politisi di Indonesia.
Calon presiden terpilih itu kemudian berdiri dan membungkuk dengan sopan ketika ia memberikan kartu namanya kepada si wartawan. Itulah citra Joko Widodo sebagai pelayan rakyat yang sederhana.
Gaya bersahaja ini menjadi ciri Jokowi selama menjabat sebagai walikota Solo dan selanjutnya sebagai gubernur Jakarta dari 2012, jabatan yang masih ia pegang ketika ia memenangi pemilu presiden pada bulan Juli.
Ia meraih 53% suara sedangkan lawannya, Prabowo Subianto hanya mendapat 47% saja.
"Gayanya yang rendah hati adalah hal baru di politik Indonesia. Tidak tampak adanya jurang perbedaan antara dirinya dan orang yang ia pimpin," kata Tobias dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta.
Tapi gaya tidak akan membawa Anda jauh, substansi tetap penting. Jokowi juga memiliki rekor yang mencengangkan dalam hal menyelesaikan sesuatu.
Untuk kerjanya sebagai walikota Solo, Jokowi berada di tempat ketiga dalam Penghargaan Walikota Dunia 2012, sebuah penghargaan tahunan yang diberikan kepada para pemimpin yang telah merevitalisasi kota-kota mereka.
Itu adalah hal yang oleh para juri dikatakan tentang Jokowi, yang tidak mengambil gajinya ketika ia menjadi walikota.
"Jokowi telah mengubah kota yang sarat tindakan kriminal menjadi pusat seni dan budaya regional yang mulai menarik pariwisata internasional.
"Kampanyenya melawan korupsi membuatnya mendapat reputasi sebagai politisi paling bersih di Indonesia."

Rumah untuk orang miskin

Reputasi Jokowi semakin berkilau saat ia memangku jabatan sebagai gubernur Jakarta. Ia membangun rumah-rumah baru untuk warga kampung kumuh di berbagai lokasi di ibukota.
Ia juga memperkenalkan skema untuk memberikan orang miskin jaminan kesehatan gratis dan memulai kembali pembangunan sistem metro untuk Jakarta, yang kemacetan lalu lintasnya menjadi cobaan berat bagi para pengemudi. Jokowi juga menginisiasi proyek untuk menghentikan banjir di Jakarta.
Pendukungnya tidak sulit ditemukan, terutama di kawasan kumuh bernama Tanah Tinggi di Jakarta Pusat.
Di permukiman padat ini, ayam-ayam berkeliaran di dekat warga yang sedang berbincang-bincang dan di terik matahari tropis, lalat berkerumun di makanan yang dijajakan di kios-kios sepanjang gang. Kamar-kamar di dalam rumah warga gelap dan tidak terdapat banyak barang.
Namun di salah satu area di permukiman kumuh itu terdapat rumah-rumah permanen berlantai dua.
Jokowi membangun kelompok rumah itu tidak lama setelah menjadi gubernur Jakarta dengan tujuan untuk merumahkan kembali masyarakat Tanah Tinggi yang tinggal di rumah tidak layak.
Marlina, 38, dan keluarganya adalah satu dari banyak orang yang beruntung mendapatkan rumah baru. "Yang saya tahu adalah Jokowi membangun rumah saya, kami tidak perlu membayar satu sen pun," kata Marlina, saat ia menghidupkan kran air untuk menunjukkan fasilitas di rumahnya.

Tantangan terbesar Jokowi

Namun ketika ia menjadi presiden kelak di bulan Oktober, Joko Widodo menghadapi serangkaian masalah yang mendesak, termasuk subsidi bahan bakar minyak yang membuat BBM begitu murah di Indonesia. Pemerintah menghabiskan biaya untuk subsidi tiga kali lebih besar dari yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Jokowi telah berjanji untuk mengurangi subsidi BBM dan menggunakan dana itu untuk membantu orang miskin, tetapi proposal itu telah membuat gelisah para pengguna kendaraan bermotor. 
Dan ada isu-isu yang lebih besar untuk ditangani, termasuk kemiskinan. Indonesia memiliki lebih dari 100 juta orang yang hidup dengan biaya di bawah US$2 atau kurang per hari. Mereka kebanyakan tinggal di pinggir rel kereta api di Tanah Tinggi. Keluarga-keluarga miskin ini tinggal di gubuk yang terbuat dari terpal, kardus dan kayu bekas. Mereka sudah sering terpaksa harus pindah karena diusir oleh petugas tetapi mereka selalu kembali ke sana. Mereka hidup dengan memulung botol plastik bekas untuk dijual.
Salah satunya adalah Nurhayati. Ia datang ke Jakarta bersama ibunya dari Jawa Timur saat berusia 13 tahun. Kini ia berusia 21 tahun dan sudah memiliki dua orang anak yang sehari-hari bermain di dekat rel kereta.
"Harga yang kita dapat untuk botol plastik baru-baru ini turun," kata Nurhayati.
Dalam jangka panjang, membantu warga seperti Nurhayati akan menjadi tugas Jokowi yang terberat.
Peter Carey, dosen tamu di Universitas Indonesia mengatakan ekonomi telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir dan Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu negara paling kaya di dunia.
Tapi ia mengatakan perlu ada niat baik dari pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang layak, sistem pendidikan yang lebih baik dan jaringan transportasi yang terkoordinasi untuk masyarakat, sekaligus mengatasi korupsi.
"Indonesia memiliki jurang pendapatan yang besar untuk dijembatani. Apa gunanya menjadi orang kaya jika kekayaan itu tidak digunakan untuk kepentingan orang banyak," kata Carey.

Sumber : BBC Indonesia


Jumat, 18 Juli 2014

Menteri Agama dan LDII minta Umat Jangan Terpecah Terkait Pilpres

Jakarta - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meminta seluruh warga negara Indonesia, khususnya umat Islam, untuk tidak terbelah, karena hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli.

"Jangan karena Pilpres, lalu kita terbelah. Ada tugas mulia yang harus dikedepankan, mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, serta menyejahterakan kehidupan bangsa," katanya setelah menerima jajaran pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Ia mengakui dengan ada dua pasangan pada Pilpres 2014, yakni nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla, membawa kepada realitas ada dua kelompok pendukung saling berhadapan.

Bahkan, ulama dan para santri terbelah saling mendukung pasangan masing-masing. Tak terkecuali pula pihak akademis, politisi sampai media massa pun ikut-ikutan terbelah.

"Siapa pun yang mendapat dukungan mayoritas atau suara terbanyak harus dihormati," katanya.
Pada momentum Ramadan, yang bersamaan dengan hasil Pilpres yang diumumkan KPU pada 22 Juli, semua pihak harus kembali ke jati diri masing-masing. "Kita sebagai bangsa harus bersatu," katanya.

Esensi Ramadhan, mengingatkan, adalah menahan diri dan menempa diri untuk lulus ujian dalam kehidupan. Bagi umat Islam, momentum Ramadhan harus dijaga agar bangsa Indonesia tetap terjaga. Apa pun hasil yang disampaikan KPU nanti, harus dihormati. "Jangan karena Pilpres, lantas warga terpecah. Itu harus dihindari," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum LDII, KH Abdullah Syam, menyatakan dukungan dari kedua pasangan dalam Pilpres 2014 belakangan ini semakin menguat. Kehadiran media sosial tak dapat dipungkiri ikut memberi kontribusi kenyataan di lapangan. "Kenyataan semua itu juga tak dapat ditutupi lagi. Sudah pasti ada blok-blokan," katanya.

Terkait dengan itu, atas nama LDII, Abdullah Syam berharap seluruh warga negara Indonesia untuk berpikir jernih. "Jangan berpikir pendek dan dangkal. Jika terjadi konflik, yang merugi adalah seluruh warga negara Indonesia," katanya.

Pancasila sebagai pegangan hidup, katanya, pengamalannya di lapangan harus terlihat. Bagi umat Islam sudah jelas, kedepankan rahmatan lil alamin. Karena itu, dalam menghadapi pengumuman hasil Pilpres nanti, semua warga harus dapat menahan diri.

Bagi yang merasa menang jangan arogan. Kemenangan yang dicapai salah satu pasangan Pilpres adalah milik warga Indonesia secara keseluruhan. "Warga harus tetap rukun. Karena itu, LDII sangat mendukung program Kemenag untuk mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sehingga ke depan kualitas kehidupan antarumat beragama bisa menopang pada kemajuan bangsa," katanya.

Sumber : beritasatu.com
 

Minggu, 22 Juni 2014

Jadi Anggota LDII, Ki Joko Bodo Mantap Tinggalkan Perdukunan

JAKARTA - Tidak banyak orang yang tahu jika paranormal Ki Joko Bodo sudah menjadi anggota aktif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Paranormal Ki Joko Bodo mengaku tobat. Ia kini sudah menyetop semua praktik paranormalnya. 

Setelah memutuskan untuk bertobat, paranormal nyentrik itu bahkan juga sudah mewakafkan salah satu tanah dan tempat praktiknya untuk dijadikan tempat ibadah. Lantas apa penyebab Ki Joko bertobat? Rupanya hal itu terjadi setelah ia pergi umroh ke Mekkah. Di sana ia merasa mendengar bisikan misterius yang menyuruhnya bertobat. "Semua saya tinggalkan setelah saya melalui perjalanan spiritual ke Mekkah," kata Ki Joko Bodo dikutip dari 'Selebrita Trans 7', Kamis (19/6/2014).

Pria bernama asli Agus Yulianto itu juga mengatakan, dirinya dahulu memang mendahulukan urusan dunia. "Prinsip saya dulu dunia baru mencari Tuhan," urainya.

Setelah bertobat, pria yang identik dengan dandanan nyentrik itu sekarang sudah bergabung dengan organisasi Islam LDII. Ki Joko sendiri sebenarnya sudah pernah tergabung dalam organisasi tersebut.

"Aku akan kembali lagi ke LDII," ungkapnya "Sebenarnya saya jadi anggota LDII sejak masih bersekolah di bangku SMP, itu kepercayaan ya," jelas ki Joko Bodo kepada Okezone melalui sambungan telefon, Sabtu 21 Juni 2014.

Menurut Ki Joko Bodo, ia dipercaya untuk menangani bidang pariwisata religi dalam kegiatannya di LDII itu. Bahkan baru-baru ini, ia pun telah menjalankan kegiatannya.

"Kebetulan aku menangani pariwisata religi,  seperti kemarin aku baru saja balik dari Kendal, disana ada museum," ungkapnya.

Keputusannya untuk bertobat dan meninggalkan dunia perdukunan sudah mantap, bahkan hal itu dibuktikannya dengan memusnahkan benda-benda yang berkaitan dengan perdukunan seperti keris dan lukisan-lukisan miliknya.

"Iya, aku sudah bakar semua keris dan lukisan, karena memang muslim seperti itu ajarannya, jadi enggak boleh ada lukisan yang bergambar manusia," kata Ki Joko Bodo kepada Okezone melalui sambungan telefon, Sabtu 21 Juni 2014.

Tidak hanya itu, salah satu pembuktian lainnya adalah dengan menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umat seperti mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid.

Sumber : okezone.com dan detikhot


Sabtu, 07 Juni 2014

LDII : Presiden Terpilih Agar Bumikan Pancasila


Jakarta, GATRAnews - Meski Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyatakan tidak mendukung capres Prabowo Subianto maupun Joko Widodo (Jokowi), namun lembaga syiar Islam ini mempunyai pesan kepada keduanya, seperti kepada Jokowi, yang diwakili tim suksesnya.  
"Kami ingin titipkan beberapa hal untuk lebih baik, walau tentu sekarang Indonesia sudah baik dan harus lebih baik lagi," kata Prasetyo Sunaryo, Ketua DPP LDII Bidang Organisasi, kepada tim sukses Jokowi-JK, di kantor DPP LDII, Jakarta Pusat, Selasa (3/6).

Lantas apa pesan LDII kepada kedua capres, khususnya kepada Jokowi? Prasetyo telah membaca buku "Pancasila" karya Hendropriyono, Ketua Tim Pemenangan Jokowi. Ia berpesan, jika Jokowi maupun Prabowo menjadi presiden, mereka harus membumikan Pancasila. 

"Saya kira termasuk lahirnya berbagai UU itu harus dipancasilakan. Banyak sekali UU yang akhirnya digugat di MK, termasuk UU Koperasi yang 100 persen dibatalkan oleh MK itu, sudah didiskusikan di sini. Sebetulnya sudah keluar dari ruh ekonomi gotong royong," tandasnya.

Kemudian soal regulasi organisasi kemasyarakat (ormas) yang belum memposisikan ormas pada khittahnya, sehingga LDII serius membahasnya dalam rapat pimpinan nasional yang dihelat beberapa waktu lalu.
"Konstitusi kita ini, ormas itu akan difungsikan seperti apa, karena semua sudah diambil partai politik, sehingga ormas ini hanya basa basi dan didengar saat rapat dengar pendapat," ujarnya.

Padahal, imbuhnya, yang sehari-hari bergelut dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat adalah ormas. Pemerintah juga harus merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sebelum mengesahkan UU ini, DPR dan pemerintah harus betul-betul sudah mendengar masukan pakar dan ormas yang memang mendalami persoalan yang sebenarnya.

"Ormas-ormas ini dipersepsikan melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Padahal kita ini adalah ormas pemberdayaan. Bagaimana ormas kita ini dalam design konstitusi. Ini kita senang sekali dengan pendekatan Pancasila, bahwa ini harus ada dari aspek non fisiknya, yakni kultur dan keadaban itulah yang tampaknya justru sering kali belum terakomodasi dalam UU, sehingga kemarin UU Koperasi dibatalkan," nilainya.

Harusnya, kata Prasetyo, UU Keuangan Mikro pun dibatalkan juga. Pasalnya, jika melihat ruh UU ini meniadakan konversi social capital dan merubahnya menjadi financial capital, sehingga semua harus dipersonalisasikan.

"Padahal kita punya social capital itu merupakan basis kekuatan masyarakat kita. Tapi kalau itu dihabisi dan sosial kapital kita hilang, negara juga susah ngaturnya. Padahal social capital menjadi sebuah financial capital atau usaha kecil menangah ini jadi kartu pengaman yang luar biasa kala krisis-krisis," paparnya.

Prasetyo mengatakan, sejumlah UU di atas hanyalah sebagian kecil saja, karena banyak UU di negeri ini juga tidak pancasilais dan keluar dari kultur dan keadaban. "Kita sangat sependapat dengan cara pandang Pancasila seperti itu. Kita deklarasikan white campaign, sehingga dapat tingkatkan kadar keadaban kita. Kami sebagai ormas, harus punya saluran, siapapun nanti yang jadi pimpinan nasional," harapnya. (IS)

Sumber : gatranews.com 

Jumat, 23 Mei 2014

Kemeriahan Bazaar Remaja LDII Kendari

Pada jaman yang kompetitif seperti saat ini, remaja sebagai generasi penerus dituntut untuk memiliki berbagai bekal ketrampilan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan dalam diri mereka. Menyikapi hal itu remaja LDII Kendari yang didukung oleh Organisasi Penggerak Pembina Generus (PPG) Al-Manshurin Kendari mengadakan kegiatan bazaar aneka kuliner yang bertempat di komplek BPL Al-Manshurin Kendari pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014. 


Sejak sebelum kegiatan bazaar dimulai, warga sekitar sudah sangat antusias dengan kegiatan tersebut yang dibuktikan dengan padatnya antrian warga yang membeli kupon bazaar. Hal itu dapat dimaklumi karena kegiatan bazaar seperti ini sangat jarang dilakukan di sekitar komplek BPL Al-Manshurin. Selain itu aneka kuliner yang disajikan dalam kegiatan bazaar ini juga cukup bervariasi diantaranya aneka kue, empek-empek, batagor, siomay, nasi goreng, pangsit ayam, serta aneka minuman seperti es buah, es teler, dan es pisang ijo.



Ketua PPG LDII Kendari H. Imam Al-Ghozali mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan bazaar ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, kemandirian dan mengasah jiwa kewirausahaan remaja LDII Kendari. Selain itu hasil keuntungan yang didapat dari penyelenggaraan bazaar ini juga akan digunakan untuk mendanai kegiatan Remaja LDII Kendari selanjutnya.





Jumat, 25 April 2014

HUT Emas Sultra ke 50 Dimeriahkan Aneka Pertunjukan Seni Budaya

Dalam rangka HUT Sultra ke 50, Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pertunjukan seni budaya tari dan musik daerah. Pertujukan Seni budaya tari dan musik daerah tersebut digelar di Kendari, Rabu malam (23/4). Dalam pertunjukan tersebut menampilkan perwakilan dari 12 Kabupaten/kota di Sultra. Penampilan seni budaya ini merangsang antusiasme warga Sultra untuk hadir dan melihat secara langsung. Kegiatan ini juga menjadi ajang mempromosikan budaya dari Kabupaten/Kota yang ada di Sultra.

Pertunjukan seni budaya ini sudah menjadi kalender tahunan yang merupakan rangkaian HUT Sultra. Kegiatan ini diharapkan dapat mempromosikan kekayaan budaya yang ada di Sultra sehingga bisa memicu pembangunan khususnya sektor pariwisata Sultra. Berdasarkan informasi yang dapat di himpun, selain pertunjukan seni budaya tari dan musik daerah tersebut, juga menampilkan lomba cipta lagu daerah. Kemudian, acara semakin dimeriahkan juga oleh penampilan Artis Ibu Kota yakni Anji eks band drive.

Tarian tradisional Sultra, Lulo, juga diagendakan oleh pemerintah daerah untuk mengisi salah satu rangkaian HUT Sultra ke-50, yang jatuh pada tanggal 27 April 2014 mendatang. Tarian yang memanfaatkan gerak kaki ini, bakal dikemas menarik dann unik hingga mampu memecahkan rekor MURI Nasional. Menurut Kepaqla Biro Humas dan PDE Setda Sultra, tarian lulo akan ditampilkan oleh seribu orang lebih mengitari Teluk Kendari.

Jika hal ini mampu terwujud, otomatis tarian daerah itu akan memecahkan rekor MURI Nasional dengan kategori tarian tradisional terpanjang. Sebelumnya memang, Gubernur Sultra, Nur Alam menginginkan agar diperayaan HUT Sultra yang 50 ini menampilkan hal-hal yang beda dan unik.

Pasalnya, Nur Alam mengagendakan untuk pagelaran Halo Sultra yang selama ini menjadi icon ulang tahun Sultra, dapat diagendakan untuk masuk kalender nasional, dan kegiatan rutin nasional tiap tahunnya. Di HUT Sultra kali ini, Nur Alam bakal kembali menghiasi Teluk Kendari dengan ratusan kapal hias yang akan diisi oleh para SKPD yang untuk sementara bakal menjalankan aktifitas perkantorannya diatas kapal tersebut.

Lampu hias akan dipajang disepanjang jalan protokol di Kota Kendari yang menjadi pusat perayaan festival ini. Ratusan rangkaian mulai Januari 2014 akan rutin dilakukan tiap minggunya menjelang malam puncak yang jatuh 27 April mendatang.Untuk membuka mata dunia terhadap festival terbesar di Sultra ini, Pemerintah Daerah melaunching event Sultra di Jakarta sebagai rangkaian promosi pariwisata kabupaten kota se Sultra.

Karo Humas mengatakan launching telah dilaksanakan Februari 2014 di Balairung Sapta Pesona Kementrian Pariwisata Ekonomi Kreatif yang dihadiri Menparekraf, Gubernur Sultra di dampingi para Bupati dan Walikota se sulawesi tenggara dan para pejabat SKPD.

Pesertanya sendiri berasal dari kedutaan besar di Jakarta, pejabat Kemenparekraf, media TV dan majalah nasional, industri pariwisata/biro perjalanan Jakarta, serta masyarakat Sultra di Jakarta. Undangan sekitar 250 orang yang akan disertai pres confrence dengan media nasional, pameran mini kabupaten kota se Sultra, bahan promosi pariwisata kabupaten/kota, kalender event, kuliner daerah, dan produk kreatif.

Menurut Abu Hasan Halo Sultra akan menjadi event nasional, puncak HUT Sultra akan dipusatkan di Kendari. Rangkayan acara HUT Sultra selain akan digelar lulo masal mengitari teluk kendari, karnaval/pawai seni dan budaya, festival kuliner daerah yang akan diikuti TP PKK Kabupaten Kota, pawai etnik daerah Sultra, Fashion tambang, pertemuan provinsi kepulauan dan seminar-seminar.

Sementara itu, Pemda sangat mengharapkan peran Pemda Kabupaten dan Kota se Prov Sultra untuk mensukseskan pelaksanaan HUT Sultra apalagi dalam HUT Sultra disertai agenda rapat kerja Pemda Prov Sultra bersama Kepala Desa, Lurah dan Camat. "HUT emas Sultra akan lebih meriah dari sebelumnya dan Insya Allah akan menjadi kalender nasional," kata Abu Hasan. (yas)

Sabtu, 19 April 2014

Bank Dunia Rilis Laporan Analisa Belanja Publik Sultra Tahun 2014

Bank Dunia meluncurkan laporan Analisa Belanja Publik (Public Expenditure Analysis – PEA) Sulawesi Tenggara Tahun 2014. Laporan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif antar Bank Dunia, Lembaga Penelitian (LEMLIT) UHO, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam press realise yang diterima suarakendari.com, peluncuran laporan tersebut diiringi dengan penyerahan dokumen laporan dari perwakilan Bank Dunia dan LEMLIT UHO kepada Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Saleh Lasata.

Acara peluncuran yang berlangsung pada kegiatan Musrenbang Provinsi Sulawesi Tenggara  di Hotel Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, tersebut, Ekonom Senior Bank Dunia, Gregorius Daan V. Pattinasarany memaparkan hasil kajian beserta rekomendasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan tinggi, berkelanjutan, dan inklusif di Sulawesi Tenggara.

Daan mengatakan bahwa Sulawesi Tenggara masih memerlukan pertumbuhan tinggi untuk bisa menciptakan konvergensi tingkat kesejahteraan masyarakatnya dengan provinsi lain di Sulawesi maupun nasional. Pada tahun 2013, PDRB per kapita riil Sulawesi Tenggara masih sebesar Rp. 6,3 juta per kapita per tahun. Angka tersebut masih dibawah PDRB per kapita riil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang sudah diatas Rp. 7 juta per tahun, atau Sulawesi Utara dan Nasional yang masing-masing sudah diatas Rp. 9 juta dan Rp. 10 juta per kapita per tahun.

Jika Sulawesi Tenggara bisa mengelola pertumbuhan diatas 10 persen, tingkat kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat setara dengan Sulawesi Selatan tahun 2022, dan dengan rata-rata nasional tahun 2030. Pertumbuhan Sulawesi Tenggara yang melambat dari 10,4 persen tahun 2012 menjadi hanya 7,3 persen tahun 2013 harus segera diantisipasi karena pertumbuhan dibawah dua digitsulit menyumbang proses konvergensi tersebut.

Meski demikian, Daan optimis Sulawesi Tenggara mampu memulihkan kembali pertumbuhan menjadi dua digit pada dua tiga tahun mendatang. Yang perlu dilakukan, menurut Daan, adalah memulihkan dan menstabilkan pertumbuhan sektor pertanian; mempercepat transformasi industri pertambangan dari berbasis bijih nikel (ore) menjadi olahan; mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jalan dan perhubungan laut; dan mendorong perluasan lapangan kerja untuk menyerap penduduk usia produktif yang rata-rata tumbuh 2,2 persen per tahun.

Ihsan Haerudin, Ekonom Bank Dunia yang juga ketua tim asistensi teknis penyusunan laporan PEA Sultra 2014 menambahkan, “Sulawesi Tenggara pernah menjadi provinsi dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi di Indonesia pada 6 tahun pertama otonomi daerah (2001-2006) dengan pertanian sebagai motor penggerak utama pertumbuhan,”ungkapnya.

Menurut Ihsan,pada periode tersebut pertanian bisa tumbuh rata-rata 6,3 persen. Sejak tahun 2007 sampai 2012, pertumbuhan sektor pertanian memang mengalami perlambatan menjadi rata-rata hanya 3,7 persen per tahun. Hal ini karena adanya kontraksi di subsektor perkebunan antara tahun 2009-2011, dan juga perlambatan pertumbuhan subsektor perikanan antara tahun 2010-2012.

Dengan menurunnya kontribusi pertambangan yang sempat menjadi penggerak pertumbuhan tinggi tahun 2010-2012, Sulawesi Tenggara bisa kembali ke sektor pertanian disertai dengan upaya pengembangan industri pengolahannya. Secara keseluruhan, untuk memulihkan sektor pertanian, Ihsan melihat pentingnya peningkatan jumlah, kualitas,dan profesionalisme penyuluh pertanian maupun perikanan.

Pertumbuhan Berkelanjutan
 Terkait pertumbuhan berkelanjutan, Daan menyarankan adanya percepatan transformasi industri pertambangan dari berbasis bijih nikel menjadi olahan. Menggunakan data perkiraan harga tertinggi dan terendahkomoditi nikel dan olahannya (ferronikel) dari Bank Indonesia, Daan memperkirakan Sulawesi Tenggara bisa meningkatkan nilai tambah hingga 73 sampai 173 kali lipat jika Sultra berhasil melakukan transformasi tersebut.

Dengan nilai tambah sebesar itu, selain bisa tumbuh lebih tinggi, Sulawesi Tenggara bisa tumbuh berkelanjutan. Selain mengurangi tingkat eksploitasi dan kerusakan lingkungan, keuntungan dari industri olahan yang jauh lebih tinggi juga lebih dari cukup untuk pemulihan lingkungan paska operasi asal diikuti sistem pengawasan yang ketat.

Untuk itu, Daan menyarankan perlunya dukungan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur di kawasan pertambangan, membantu pengusaha tambang untuk memperoleh akses permodalan, atau mendorong BUMN atau BUMD bergerak di sektor pertambangan. Lebih dari itu, Daan menyarankan perlunya reformasi tata-kelola pertambangan terutama menyangkut pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Pertumbuhan Inklusif
Sektor pertanian dalam arti luas dapat membantu Sulawesi Tenggara mencapai dua hal sekaligus, yakni pertumbuhan tinggi dan juga inklusif, yakni pertumbuhan yang diciptakan melalui partisipasi dari dan memberi dampak kepada masyarakat luas. Pertumbuhan inklusif ditandai dengan pertumbuhan yang disertai dengan partisipasi tenaga kerja dan menurunnya tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Susenas tahun 2011, lebih dari 60 persen dari 40 persen masyarakat termiskin di Sulawesi Tenggara bekerja di sektor pertanian. Peningkatan pembangunan pertanian dapat membantu Sulawesi Tenggara mengurangi kemiskinan.

Seiring dengan pertumbuhan tinggi yang pernah dicapai Sulawesi Tenggara, indeks gini yang merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan juga cenderung meningkat. Pada tahun 2007, Indeks Gini Sulawesi Tenggara masih 0,35, lebih rendah dari nasional sebesar 0,38. Pada tahun 2013, Indeks Gini Sultra sudah mencapai 0,43, lebih tinggi dibanding nasional sebesar 0,41.

Disamping itu, dengan menggunakan data Susenas tahun 2009 dan 2011, diketahui bahwa pendapatan per kapita 40 persen rumah tangga termiskin selalu tumbuh lebih rendah dibanding rata-rata penduduk. Penciptaan pertumbuhan dengan demikian harus memperhatikan kelompok 40 persen masyarakat termiskin tersebut.

Secara keseluruhan, Daan berpendapat bahwa Pemerintah Sulawesi Tenggara melalui RPJMD-nya tahun 2013-2018 telah berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mencanangkan pertumbuhan diatas 10 persen. Target tersebut juga disertai dengan target-target untuk pengurangan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Namun Daan menyarankan agar kebijakan yang baik tersebut dapat didukung oleh program dan kegiatan yang berkualitas, alokasi anggaran yang memadai, serta efesiensi dalam penggunaanya.

Disamping itu, Belanja pemerintah daerah untuk fungsi-fungsi ekonomi seperti belanja PU (Pekerjaan Umum), perhubungan, pertanian, perikanan dan kelautan, pengembangan industri pengolahan, energi dan pertambangan, dan ketenagakerjaan perlu ditingkatkan. Berdasarkan laporan PEA Sultra tahun 2014 tersebut, selama periode pengamatan dari 2007-2011, belanja untuk sektor-sektor tersebut masih sangat minim. Menurut Daan, khusus untuk perhubungan, pertanian, serta energi dan pertambangan, peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibanding belanja pemerintah daerah. Sudah sepatutnya, peran pemerintah pusat yang kuat tersebut dapat diikuti dengan dukungan belanja pemerintah daerah serta penguatan koordinasi antar-pemerintahan. 

(Sumber : suarakendari.com)