LDII : Presiden Terpilih Agar Bumikan Pancasila

Jakarta, GATRAnews - Meski Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyatakan tidak mendukung capres Prabowo Subianto maupun Joko Widodo (Jokowi), namun lembaga syiar Islam ini mempunyai pesan kepada keduanya, seperti kepada Jokowi, yang diwakili tim suksesnya.  

"Kami ingin titipkan beberapa hal untuk lebih baik, walau tentu sekarang Indonesia sudah baik dan harus lebih baik lagi," kata Prasetyo Sunaryo, Ketua DPP LDII Bidang Organisasi, kepada tim sukses Jokowi-JK, di kantor DPP LDII, Jakarta Pusat, Selasa (3/6).

Lantas apa pesan LDII kepada kedua capres, khususnya kepada Jokowi? Prasetyo telah membaca buku "Pancasila" karya Hendropriyono, Ketua Tim Pemenangan Jokowi. Ia berpesan, jika Jokowi maupun Prabowo menjadi presiden, mereka harus membumikan Pancasila. 

"Saya kira termasuk lahirnya berbagai UU itu harus dipancasilakan. Banyak sekali UU yang akhirnya digugat di MK, termasuk UU Koperasi yang 100 persen dibatalkan oleh MK itu, sudah didiskusikan di sini. Sebetulnya sudah keluar dari ruh ekonomi gotong royong," tandasnya.

Kemudian soal regulasi organisasi kemasyarakat (ormas) yang belum memposisikan ormas pada khittahnya, sehingga LDII serius membahasnya dalam rapat pimpinan nasional yang dihelat beberapa waktu lalu.

"Konstitusi kita ini, ormas itu akan difungsikan seperti apa, karena semua sudah diambil partai politik, sehingga ormas ini hanya basa basi dan didengar saat rapat dengar pendapat," ujarnya.

Padahal, imbuhnya, yang sehari-hari bergelut dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat adalah ormas. Pemerintah juga harus merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sebelum mengesahkan UU ini, DPR dan pemerintah harus betul-betul sudah mendengar masukan pakar dan ormas yang memang mendalami persoalan yang sebenarnya.

"Ormas-ormas ini dipersepsikan melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Padahal kita ini adalah ormas pemberdayaan. Bagaimana ormas kita ini dalam design konstitusi. Ini kita senang sekali dengan pendekatan Pancasila, bahwa ini harus ada dari aspek non fisiknya, yakni kultur dan keadaban itulah yang tampaknya justru sering kali belum terakomodasi dalam UU, sehingga kemarin UU Koperasi dibatalkan," nilainya.

Harusnya, kata Prasetyo, UU Keuangan Mikro pun dibatalkan juga. Pasalnya, jika melihat ruh UU ini meniadakan konversi social capital dan merubahnya menjadi financial capital, sehingga semua harus dipersonalisasikan.

"Padahal kita punya social capital itu merupakan basis kekuatan masyarakat kita. Tapi kalau itu dihabisi dan sosial kapital kita hilang, negara juga susah ngaturnya. Padahal social capital menjadi sebuah financial capital atau usaha kecil menangah ini jadi kartu pengaman yang luar biasa kala krisis-krisis," paparnya.

Prasetyo mengatakan, sejumlah UU di atas hanyalah sebagian kecil saja, karena banyak UU di negeri ini juga tidak pancasilais dan keluar dari kultur dan keadaban. "Kita sangat sependapat dengan cara pandang Pancasila seperti itu. Kita deklarasikan white campaign, sehingga dapat tingkatkan kadar keadaban kita. Kami sebagai ormas, harus punya saluran, siapapun nanti yang jadi pimpinan nasional," harapnya. (IS)

Sumber : gatranews.com